Palembang, Radar RI.com – Kegiatan Pembukaan Seminar Himpunan Desainer Interior Indonesia Sumatera Selatan Diselenggarakan Oleh Himpunan Desainer Interior Indonesia Sumatera Selatan Di Hotel Aston Palembang, Kamis(18-8-2022)
Kegiatan ini di hadiri oleh Kepala Dinas Perumahan Dan Kawasan Perumahan Dan Kawasan Pemukiman Provinsi Sumsel Ir.Basyarudin Aad,M.Sc.,Ketua Umum HDII Ir.Rohadi., Ketua HDII Provinsi Sumsel Dian Anggraini., dan Idianto Rasyid ,SE (Edi) Sekretaris Umum ATAKI Sumsel serta sebagai Wakil Ketua DPP INKONDO Sumsel
Disaat awak media mewawancarai Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Perumahan dan Kawasan Pemukiman Provinsi Sumsel Ir.Basyarudin Akmad, M.Sc mengatakan, ilmu yang bermanfaat yang sebelum-sebelumnya baik dari sisi detail tentang Rumah Limas maupun dari sisi bahwa mendesain itu tidak hanya terpaku kepada unsur kebendaan tetapi juga dari alam, dari perpohonan , dari hewan itu pewarnaan -pewarnaan bisa digunakan misalnya dari macan Sumatera bisa diterjemahkan ke dalam desain interior itu tadi, jadi yang sangat menarik tidak harus terpaku ke songket.
Songket pun itu bisa diolah kekinian tidak harus di print out sehingga apa namanya implisit bisa di lihat secara implisit tidak harus eksplisit di print out langsung membentuk songket dan lain sebagainya,itu yang membuat sangat menarik,” pungkasnya.
Kedepannya kita akan berkolaborasi dengan para arsitek,para desain interior untuk bagaimana mewarnai Kota ini bagaimana mewarnai Provinsi ini sehingga kedepannya kita tetap mempertahankan kearifan lokal,”katanya.
Dan di tempat terpisah Ketua Umum HDII Ir.Rohadi mengatakan,
semua provinsi itu saat ini diminta untuk mengexspos budayanya Indonesia, ini mempunyai banyak sekali ragam yang bisa diexpos setiap Provinsi.
Kami ini menginisiasi untuk bisa memberikan masukan jangan sampai hanya satu icon saja seperti tanjak yang menjadi ekspos padahal di sini banyak sekali,”katanya.
Sumatera Selatan atau di Palembang ini tentunya sudah dimulai harus sensitifitasnya dimulai dengan hal-hal yang sifatnya sekarang apa dulu yang mau diterapkan sekarang ini hal yang kecil saja, jangan juga nanti ditemukan ornamen-ornamen yang tidak boleh diterapkan pada benda-benda mungkin UKM yang harusnya tidak diperbolehkan ditempatkan di situ ditempatkan di situ, yang akhirnya menjadi satu premium nanti di para budayawan,banyak ini kita anggap adalah bahwa ini sementara ini bagus tetapi perlu dikaji ulang dalam penerapannya jangan sampai atau print lagi ini perlu ada satu masukan, karena kewajiban kami dari organisasi memberikan masukan kepada Pemerintah,”tutupnya. (Tomi)
