Palembang Radar ri.Com– Pelantikan Pj bupati yang direncanakan hari ini di griya agung palembang minggu ( 22/5/22), batal dilaksanakan
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah hanya mengatur terkait dengan syarat pejabat yang mengisi posisi penjabat gubernur dan bupati/wali kota. Dalam hal ini PJ bupati Muba yang dipilih oleh Kemendagri adalah seorang sekda Apriadi untuk menjadi Pj bupati kabupaten MUBA
Nama Apriadi tidak termasuk dalam usulan yang diajukan oleh Gubernur Sumsel H. Herman Deru yaitu Kepala Dinas Kominfo Provinsi Sumsel, Akhmad Rizwan, lalu Kepala BKD Provinsi Sumsel, Nora dan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumsel, Agus Darwa.
Seorang tokoh masyarakat Musi Banyuasin Astawilah, ketua PDI (partai demokrasi Indonesia) kabupaten Muba tahun 1987- 1992, mantan anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin periode 1992 – 1997 dan 2009 – 2014 dan pengurus partai Hanura.
Dalam wawancara dengan Astawillah, beliau sangat menyayangkan nama yang muncul untuk Pj Bupati Kabupaten Musi Banyuasin.
Tokoh Masyarakat Muba Astawillah Kaget Apriadi Sebagai Pj Bupati
Kita cukup kaget juga nama Apriadi yang muncul, kita ketahui nama yang diusulkan 3 orang nama oleh Gubernur. Namun tidak ada yang muncul, kita sangat menyayangkan pihak kemendagri tidak mendengar aspirasi masyarakat bagaimana bobot, bibit dan kapabilitas yang bersangkutan. Saya sebagai tokoh masyarakat cukup kecewa,” ujarnya.
Ditempat terpisah dalam acara kejuaraan golf piala Gubernur Herman Deru dilapangan golf Kenten, diminta konfirmasinya atas pelantikan sekda Apriadi menjadi Pj Bupati MUBA mengatakan, pelantikan tetap kita laksanakan ini kan hari Minggu dan juga surat kelengkapannya baru diterima hari ini, akan tetap laksanakan namun untuk sementara mengisi kekosongan kita tugaskan sebagai plh”, pungkasnya. (Harto)
